Tak Memenuhi Batas Maksimal Selisih Perolehan Suara, Sengketa Pilkada Kabupaten Ponorogo Ditolak MK

real-count-pilkada-serentakWakoka.Co.Id – Karena tidak memenuhi batas maksimal perbedaan perolehan suara, MK menolak dan menggugurkan sengketa Pilkada 5 Kabupaten, Kamis (21/1/16). Salah satunya adalah sengketa Pilkada Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

MK menggunakan Pasal 158 UU Pilkada sebagai dasar pengajuan sengketa, MK telah dengan tegas menolak dalih pelanggaran yang Tersruktur Sistematis dan Masiv (TSM) . Satu persatu sengketa pilkada digugurkan 9 hakim konstitusi karena tak memenuhi batas maksimal perbedaan perolehan suara dengan pasangan calon pemenang.

Setidaknya hingga pukul 11.10 WIB, MK telah menggugurkan 5 sengketa pilkada berpegang pada aturan di pasal tersebut. Lima daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, dan 2 perkara dari Kabupaten Halmahera Barat.

“Jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU Nomor Tahun 2015 merupakan bentuk rekayasa sosial, upaya pembatasan demikian dalam jangka panjang akan membangun budaya politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi,” kata hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan pertimbangan hukum putusan sela, di sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).

“Kesadaran hukum yang demikian akan terlihat yang mana selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU a quo, pasangan gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengajukan keberatan ke mahkamah,” sambung Palguna.

MK menilai, dengan adanya Pasal 158 yang mensyaratkan maksimal perbedaan suara disesuaikan dengan jumlah penduduk, dapat menekan jumlah sengketa pilkada yang terdaftar. Tercatat sebanyak 132 dari 264 pilkada tidak mengajukan keberatan ke MK.

“Pasangan di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 UU a quo. Hal demikian berarti rekayasa sosial UU Pilkada bekerja dengan baik, meskipun belum bisa dikatakan optimal,” tutur Palguna.

Palguna menjelaskan, jika MK dipaksa-paksa mengabaikan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 15 tahun 2015, maka sama halnya dengan mendorong MK melakukan pelanggaran hukum.

“Sama halnya mendorong mahkamah untuk melanggar undang-undang. Hal demikian tidak boleh terjadi karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan juga ketidakadilan mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan tentang kode etik hakim konstitusi,” jelasnya.

Meski begitu, dengan mematuhi aturan Pasal 158, MK menolak jika disebut hanya sebagai corong UU.

“Tidak berarti mahkamah menjadi terompet dan corong undang-undang belaka. Menurut mahkamah dalam kompetisi dan kontestasi politik, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main, rule of the game, agar terjamin kepastiannya,” papar Palguna.

MK menolak kaidah terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menilai sebuah jalannya pilkada. Di masa lalu, dalih TSM ini bisa membatalkan sebuah pilkada dan memerintahkan pilkada ulang atau menghitung sendiri.

Berdasarkan pasal 158 UU Pemilu, yang berhak diajukan ke MK yaitu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Pilkada Provinsi :

  1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
  2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
  3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
  4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:

  1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
  2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
  3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
  4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

“Ibarat pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak pertandingan belum dimulai, dan seharusnya aturan main tersebut telah diketahui oleh seluruh pemain. Wasit harus tunduk pada aturan main tersebut,” pungkasnya. (dikutip Dari detik.com)

Facebook Comments