Ini Lho Aturan Razia Kendaraan Di Jalan Umum Berdasar PP No. 80 Tahun 2012

infografis-aturan-razia-kendaraanWakoka.co.Id – Baru-baru ini netizens di jagad digital Indonesia kembali ramai oleh berita yang beredar tentang razia kendaraan. Pasalnya, seorang netizenz dilaporkan oelh seorang polisi karena diangap melawan petugas saat dilakukan razia kendaraan. Awalnya, netizen dari kabupaten Tanah Datar, Sumatera barat, tersebut menanyakan tentang surat perintah kepada polisi. Kemudian terjadi perdebatan yang kemudian berakhir baik. Namun ternyata masalah itu berbuntut panjang setelah kemudian polisi tersebut melaporkannya atas “Dugaan Tindak Pidana Tidak Menuruti Perintah Petugas Kepolisian Pada Saat Melaksanakan Dinas Kepolisian”.

Karena kejadian tersebut, banyak Netizens yang bertanya, sebenarnya bagaimana peraturan tentang razia dijalan oleh petugas kepolisian.

Ketika berkendara di jalan, sering kali menemui beberapa petugas kepolisian memberhentikan mobil atau sepeda motor dan melakukan pemeriksaan. Kegiatan tersebut biasa disebut sebagai razia kendaran bermotor.

Ternyata, operasi kepolisian di jalan tersebut harus bersifat legal, atau sesuai dengan perintah dan aturan perundang-undangan. Seperti yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012.

Pada bagian keempat peraturan pemerintah tersebut, yang berisi mengenai Persyaratan Pemeriksaan di dalam pasal 15, disebutkan bahwa petugas kepolisian wajib mengantongi surat perintah melakukan pemeriksaan.

Bunyi pasal tersebut yaitu, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

Kemudian pada pasal 2 dijelaskan, kalau surat perintah tugas tersebut harus dikeluarkan oleh atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dinas Perhubungan misalnya).

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat.

a. Alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor.

b. Waktu pemeriksaan kendaraan bermotor.

c. Tempat pemeriksaan kendaraan bermotor.

d. Penanggung jawab dalam pemeriksaan bendaraan bermotor.

e. Daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Jika petugas kepolisian atau pihak yang berwenang lain terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, yang melakukan pemeriksaan tidak mengantongi surat perintah tersebut, dapat dikatakan itu bersifat ilegal.

Download PP No. 80 Tahun 2012

Facebook Comments