Ratusan Tenaga Honorer Datangi Gedung Dewan Ponorogo

tenaga-honorer-daerahWakoka.Co.Id – Ratusan tenaga honorer bidang pendidikan dan kesehatan datangi gedung Dewan Ponorogo selasa (22/09/2015). Turut hadir di dalamnya Ombudsman perwakilan Jawa Timur serta dari perwakilan Pemkab Ponorogo, ada Sekretaris Daerah, Plt. Kadinkes dan Kadindik setempat.

Sejumlah masalah terkait tenaga honorer daerah Ponorogo dibahas tuntas di pertemuan kali ini, diantaranya tentang besaran tunjangan yang jauh dari UMR, yaitu berkisar 300 ribu hingga 350 ribu saja setiap bulan.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo Miseri Efendi mengatakan, insentif untuk para tenaga honorer itu memang belum memenuhi rasa keadilan dan kepantasan. Besaranya saat ini adalah 350 ribu untuk guru honorer SD dan 300 ribu untuk honorer SMP/SMA.

“alokasi itu belum memenuhi rasa keadilan dan rasa kepantasan,” kata Miseri Efendi kepada wartawan.

Dewan berusaha memperjuangkan kondisi itu, agar tenaga honorer bisa mendapatkan insentif yang pantas di alokasi APBD 2016.

“Dewan membantu memperjuangkan tenaga pendidik maupun kesehatan yang telah mengabdikan dirinya untuk Ponorogo ini di kisaran yang pantas,” lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Sekda Ponorogo, Agus Pramono mengatakan, APBD Ponorogo sudah berpihak kepada nasib sekian ribu tenaga honorer tersebut, meski nominalnya tidak besar, berkisar 300 hingga 350 ribu rupiah saja. Sebab, daerah Ponorogo tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang memiliki PAD tinggi sehingga bisa menyalurkan APBD untuk para honda dengan jumlah yang tinggi pula.

“jangan dibandingkan Ponorogo dengan daerah yang PAD-nya tinggi…. daerah-daerah yang bisa berinovasi itu kan yang memiliki PAD tinggi,” terang Sekda Ponorogo.

Agus mengatakan, untuk sementara, kemampuan APBD Ponorogo untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masih sebatas itu, sambil nanti menunggu pihak ombudsman mengajukan judicial review ke MA terkait PP 48 tersebut, yang mungkin saja berbenturan dengan kondisi kebutuhan guru dan tenaga medis di lapangan.

“inilah yang nanti akan kita komunikasikan dengan dewan, apakah akan ditambah atau bagaimana, nunggu hasil pertemuan antara eksekutif dan legislatif,” pungkas Agus Pramono. (dikutip dari dprd-ponorogo.go.id)

Facebook Comments